Esai Maria Brigita Blessty Opini

Pahlawan di Koin Seribuan

Mr. Pudja sewaktu memberi sambutan Kongres INTOSAI di Wina, Austria (Kongres BPK Internasional) 16 Mei-26 Mei 1962. Sumber: Arsip Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Mr. Pudja sewaktu memberi sambutan Kongres INTOSAI di Wina, Austria (Kongres BPK Internasional) 16 Mei-26 Mei 1962. Sumber: Arsip Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tepatnya pada 22 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik delapan orang gubernur, yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintahannya di daerah-daerah. Ada pun delapan gubernur tersebut adalah Teuku Mohammad Hasaan untuk Sumatera, Sutardjo Kartohadikusomo untuk Jawa Barat, R. Panji Surono untuk Jawa Tengah, RM Suryo untuk Jawa Timur, Mr. J. Latuharhary untuk Maluku, Ir. Pangeran Mohammad Noor untuk Kalimantan, dan Mr. I Gusti Ketut Pudja untuk Sunda Kecil.

Saya tidak akan membahas semua tokoh, hanya Mr. Pudja (dalam cara baca Bali, nama beliau dibaca Pudje) saja yang akan saya bahas di sini. Pertama, tentu karena penelitian saya beberapa bulan lalu adalah tentang beliau, sehingga saya masih menyimpan data mengenainya. Kedua, karena pada 19 Mei lalu beliau baru saja berulang tahun. Jika beliau masih hidup, maka tahun ini usianya genap 110 tahun. Ketiga, karena sosok beliau selalu ada dalam saku atau dompet kita, namun acap kali kita abai karena tumpulnya rasa penasaran kita.

Perjalanan Mr. Pudja sangat menarik. Sebagian besar tokoh yang kita kenal dalam buku sejarah memiliki terlibat dalam organisasi politik sedari mereka sekolah. Namun, tidak demikian dengan Mr. Pudja. Hidupnya berpindah-pindah karena keperluan sekolah dan beliau tidak pernah terlibat dalam organisasi tertentu semasa sekolahnya.

Pada November lalu saya berkesempatan untuk mewawancarai putra kedua Mr. Pudja, Bapak I Gusti Made Arintha Pudja, dan Pak Arintha (dibaca Arinthe) menceritakan bahwa hidup Mr. Pudja yang nomaden karena saat itu belum ada sekolah menengah pertama dan menengah atas di Bali. Begitupun dengan sekoah tinggi atau universitas, saat itu belum ada. Maka, mau tidak mau, putra daerah Singaraja ini berpindah ke beberapa tempat. Pertama ke Malang untuk pendidikan menengah pertamanya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Dari Malang, beliau pindah ke Bandung untuk sekolah menengah atas di AMS (Algemene Middelbare School). Setelah tamat AMS beliau pindah lagi ke Jakarta untuk belajar hukum di Rechts Hoge School dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (sarjana hukum). Oleh karena itu di depan nama beliau disematkan akronim Mr.

Setelah lulus dari sekolah hukum, pada 1934, Mr. Pudja kembali ke Singaraja dan menjadi sarjana pertama di daerahnya. Setelah kembali ke Singaraja, Mr. Pudja bekerja di Raad van Kerta atau pengadilan tingkat pertama, di Badung, Denpasar, hingga kedatangan Jepang di Bali pada Mei 1942. Oleh Jepang Mr. Pudja diberikan jabatan sebagai penasihat umum angkatan laut Jepang, di Bali. Latar belakang pendidikan dan jabatannya pula, yang menjadikan Mr. Pudja sebagai salah satu utusan Jepang di BPUPKI dan PPKI. Mr.Pudja bukan sekedar utusan Jepang. Keterlibatan Mr. Pudja dalam sidang PPKI memberikan sumbangan pada dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya.”

Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Pudja bersama RM Ratmoko didampingi oleh sebelah kiri Drs. Abdullah Hadi, dan sebelah kanan Drs. Tjokorda Partha Sukowat, Kuasa Usaha KBRI Austria. Sumber: Arsip Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Pudja bersama RM Ratmoko didampingi oleh sebelah kiri Drs. Abdullah Hadi, dan sebelah kanan Drs. Tjokorda Partha Sukowati, Kuasa Usaha KBRI Austria. Sumber: Arsip Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Tentu kejadian setelah itu adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lima hari kemudian, Presiden Sukarno membubarkan PPKI dan melantik delapan gubernur pertama Indonesia. Tugas para gubernur saat itu adalah menyebar luaskan proklamasi kemerdekaan di daerahnya masing-masing, dan menurunkan bendera Jepang lalu menggantinya dengan bendera merah putih. Mr. Pudja menjabat sebagai gubernur Sunda Kecil, yang mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Mr. Pudja menjabat sebagai gubernur Sunda Kecil selama tiga tahun. Setelah pensiun sebagai gubernur, beliau bekerja sebagai pegawai tinggi kementrian dalam negeri, menjadi ketua Badan Pengawas Keuangan pada September 1960, dan terakhir menjabat sebagai Anggota Pengawas Keuangan Negara pada 1968. Sebenarnya masih banyak jabatan Mr. Pudja yang tidak saya cantumkan, dan itu menjadi tugas pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut.

Kira-kira pertengahan Desember 2016 yang lalu, sosok Mr. I Gusti Ketut Pudja disematkan di kepingan uang seribu edisi baru. Keping sederhana yang sekiranya menggambarkan kesederhanaan Mr. Pudja. Hal ini disampaikan oleh anak ketiga Mr. Pudja, Ibu Gusti Ayu Komang Arinti. Ibu Arinti berharap agar semakin banyak orang yang mengenal sosok ayahnya. Sebab uang seribu rupiah bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semoga harapan Ibu Arinti tidak pupus karena abainya masyarakat pada sosok yang ada dalam tiap rupiah.

 

Trivia
Mungkin pembaca bertanya-tanya, mengapa wilayah kepemimpinan Mr. Pudja disebut Sunda Kecil? Perlu saya sampaikan saya belum membaca habis tulisan Edi S Ekadjati mengenai kebudayaan Sunda, dan Ajip Rosidi soal antropologi Sunda. Pertama, dalam bahasa Sansekerta (bisa pembaca cek), Sunda berarti bersinar, terang, dan putih. Di sebuah peta buatan Giacomo de Rossi tahun 1683, wilayah Indonesia disebut Isola de La Sonde. Dalam peta lain buatan Jerman, wilayah Indonesia disebut Die Inseln von Sonte. Saya hanya mau menunjukkan bahwa penamaan ini sudah digunakan jauh sebelumnya. Penamaan ini bahkan digunakan sejak zaman Ptolomeus untuk merujuk pada tiga pulau besar di sebelah timur jauh India.

PETA SUNDA KECIL

Sumber Gambar: Peta buatan Giacomo de Rossi, www.kompasiana.com

Dalam perjalanan sejarah, nama Sunda mengerucut menjadi nama kerajaan di wilayah Nusantara. Jika ada Sunda Kecil, maka tentu ada Sunda Besar. Sunda Kecil mencakup Bali dan seluruh wilayah Nusa Tenggara. Sementara Sunda Besar mencakup Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah Maluku dan Papua tidak termasuk, dan keduanya dianggap sebagai entitas tersendiri.

About the author

Brigitta Blessty

Lahir di Jakarta, 5 Oktober 1992. Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini bercita-cita menjadi peneliti dalam bidang sejarah, budaya, dan kemanusiaan.

Add Comment

Click here to post a comment