Gloria Fransisca Opini

Jangan Lupakan Ini Saat Hingar Bingar Kartini

Sumber Foto: www.netralnews.com
Sumber Foto: www.netralnews.com

“Kami disini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam (sunatullah) sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik, manusia yang pertama-tama.”(Surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901)

Penggalan kalimat di atas adalah surat dari Kartini, tokoh yang menjadi tonggak sejarah emansipasi perempuan di Indonesia. Ulasan tentang kesetaraan perempuan, kebebasan berpendapat dan mengakses pendidikan kembali didengungkan. Tak lupa sektor lain juga ikut menjadikan tanggal ini sebagai refleksi pada dinamika perempuan seturut status masing-masing. Tak mengherankan juga jika tanggal ini juga menjadi momen tepat bagi sektor industri dan niaga mendorong bisnis dengan bukti promosi khusus selama hari Kartini. Bertolak dari pesan Kartini soal pentingnya pendidikan perempuan di Indonesia, nampaknya kita perlu menolak lupa pada sebuah isu tentang literasi perempuan. Sebuah problem yang jangan sampai dilupakan pada hingar-bingar peringatan Hari Kartini.

Pada perayaan Hari Kartini tahun ini, Sabtu (21/4/2018), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menyerukan janji untuk menurunkan angka buta huruf di Indonesia. Tentunya termasuk menekan angka buta huruf perempuan. Cucu mantan Presiden Soekarno itu mengatakan pemerintah memiliki sejumlah cara yang tengah dilakukan pemerintah dalam mendorong angka buta huruf. Pertama, dengan cara membangun 6000 taman bacaan masyarakat (TBM) di seluruh Indonesia. Program ini lantas berkelanjutan dengan pengiriman buku secara gratis ke TBM melalui Kantos Pos setiap tanggal 17. Kedua, adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk masyarakat berkebutuhan secara finansial.

Sebagai informasi, menurut Badan Pusat Statistik pada 2017, ada 3,4 juta orang di Indonesia yang masih buta huruf. Angka ini diklaim mengalami penurunan dari jumlah buta huruf tahun 2014 yang mencapai 5,9 juta orang. Ada pun dari 3,4 juta tersebut, sebanyak dua pertiga atau setara dengan 2.258.990 warga buta huruf adalah perempuan. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang angka buta huruf laki-laki sebanyak 1.157.703 orang.

Ada pun lokasi dengan angka buta huruf tertinggi berada di Papua dengan persentase 28.75%, disusul Nusa Tenggara Barat sebesar 5,15%, lalu Nusa Tenggara Timur sebesar 5,15%. Selanjutnya di Sulawesi Barat sebesar 4,58%, Kalimantan Barat sebesar 4,50%, Sulawesi Selatan 4,49%, Bali sebesar 3,57%, Jawa Timur sebesar 3,47%, Kalimantan Utara sebesar 2,90%, Sulawesi Tenggara 2,74%, dan Jawa Tengah sebesar 2,20%.

Berkaca dari angka-angka ini, bisakah kita menguji efektivitas program pembangunan manusia dengan fokus menurunan angka buta huruf di Indonesia? Jawabannya; tentu saja bisa, namun dengan resiko mencuat kritik baru atas program tersebut.

Masih menurut pada BPS yang dirilis awal tahun ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2017 mengalamai kenaikan 0,9%. Ada pun IPM kita mencapai poin 70,81 atau naik 0,63 poin. Beberapa hal penting lain yang perlu diketahui, IPM ini disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan yang indikator Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan paritas daya beli.

Dari dimensi itu, BPS melaporkan bayi yang lahir pada 2017 memiliki harapan dapat hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan bayi yang lahir pada 2016. Selain itu, anak–anak pada 2017 yang telah berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma 1), lebih lama sekitar 0,13 tahun dibandingkan anak berumur sama yang lahir padda 2016. Ada pun, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), jauh lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun lalu. Angka-angka ini seolah memberi harapan adanya perbaikan IPM Indonesia secara berkelanjutan. Eits, jangan senang dulu. Kita belum melihat sejumlah faktor yang bisa saja menjadi penghalang pertumbuhan IPM, serta bagaimana peran perempuan bisa mempengaruhi perbaikan angka ini.

Perempuan, adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Mereka adalah individu yang secara langsung memberikan asuhan dan literasi bagi anak-anaknya. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya jika angka buta huruf perempuan masih sangat tinggi? Apakah kondisi ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan anak-anak? Jawabannya: tentu saja. Pendidikan memang bukan satu-satunya jalan memanusiakan manusia, namun dalam pendidikan dasar, ada teknik pengolaan sumber daya untuk jaminan hidup setiap individu.

Buta Aksara

Berkaca dari kondisi di kampung halaman saya, di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, dimana banyak sekali anak perempuan remaja usia 13-15 tahun terpaksa putus sekolah, lalu hamil dan menjadi ibu muda. Sementara, mereka belum memiliki kesiapan secara mental untuk mengasuh anak, ataupun mengelola makanan bergizi untuk anak. Ada pun cara yang ditawarkan selain jalur pendidikan yang kini sudah terkapitalisasi adalah program relawan.

Menurut hemat saya, kehadiran program relawan pendidikan dan pemberdayaan manusia di daerah-daerah tertinggal lebih penting ketimbang hanya mengirimkan buku, atau pun membuka 6000 taman bacaan. Hal lain yang juga perlu dicatat, 6000 TBM belum tentu semua adalah hasil kiprah pemerintah, banyak TBM yang justru adalah inisiatif masyarakat setempat. Perlu dipisahkan antara TBM sebagai murni inisiatif pemerintah, dan TBM dari inisiatif masyarakat. Ini bisa menjadi tolak ukur akan pertumbuhan kesadaran masyarakat, bukan sekadar klaim pemerintah bawah 6000 taman bacaan adalah ide birokrat saja.

Dalam hal ini, pemerintah harus membina anggaran yang tepat sasaran untuk bisa mendukung inisiatif pegiat-pegiat literasi di daerah. Ada pun para relawan ini tidak hanya menyasar pendidikan untuk anak-anak di daerah, para relawan ini juga perlu mendidik ibu-ibu muda dalam hal mengasuh, mengelola gizi. Sekaligus tentunya mendorong ibu-ibu untuk melek huruf. Sehingga para relawan ini bukan hanya fokus memperbaiki kualitas pendidikan anak, tetapi memperbaiki kualitas perempuan pada khususnya.

Semua yang tercantum disini membutuhkan political will dari pemerintah, bukan hanya program corporate social responsibility dari perusahaan ataupun program relawan dari komunitas dan NGO. Solusi yang tepat adalah sinergi antar semua elemen tersebut. Tentu saya berharap, tulisan ini bisa dibaca oleh semua perempuan di Indonesia. Namun sialnya, saya terhentak lagi, karena dua pertiga dari jumlah buta aksara saja masih perempuan yang kurang beruntung tak mengetahui niat baik ini. Jangan sekali-kali melupakan perempuan jika kamu hendak memperbaiki indeks pembangunan manusia. Jangan lupakan masalah ini di tengah hingar-bingar perayaan Kartini. Selamat Hari Kartini!

Sumber:

Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri Badan Pusat Statistik, 2018.

About the author

Gloria Fransisca

Angkatan 5 Agenda 18. Lulus dari Universitas Multimedia Nusantara sebagai seorang jurnalis. Kini bekerja pada salah satu harian ekonomi, namun selalu tertarik pada isu-isu politik.

Perempuan ini menyukai tulisan-tulisan karya Pramoedya Ananta Toer, Anthony De Mello SJ, dan Leo Tolstoy.

1 Comment

Click here to post a comment

  • Bagus sekali. Jadi bagaimana caranya supaya jumlah perempuan buta huruf tidak sebanyak jumlah laki-laki yang buta huruf. Tindakan afirmatif apa yang bisa dilakukan? Terima kasih dan selamat untuk Gloria Fransisca.