Gloria Fransisca Opini

Ketika Si Minoritas Ingin Jadi Pemimpin

mice

Seorang teman sesama Kristiani pernah berkata, “Susah ya menjadi pemimpin di Indonesia, apalagi kalau lo minoritas, kayaknya gak mungkin diterima, karena kita disebutnya kafir,” ujarnya dengan nada pesimis. Ungkapan itu muncul sebagai refleksi atas drama panjang Pilkada DKI Jakarta ditemani momen-momen demonstrasi atas nama agama. Nampaknya benar kata beberapa pihak soal drama Pilkada Jakarta 2017 telah merobek tenun kebangsaan Indonesia yang multikultur.

Tulisan ini bukan ingin menarasikan kembali momen-momen menyedihkan tersebut. Sebaliknya, tulisan ini ingin membedah sebuah kesalahpahaman yang selama ini dipelihara dalam masyarakat kita tentang politik identitas.

September 2017, negeri tetangga, Singapura telah memiliki Presiden baru, seorang perempuan muslim yang termasuk dalam golongan minoritas di Singapura. Dilansir dari kanal media detik.com, Halimah Yacoob menjadi muslimah pertama yang memimpin Singapura. Perempuan ini pernah berjualan nasi padang demi menafkahi keluarga dan membiayai kuliahnya di Fakultas Hukum University of Singapore. Halimah memberanikan diri terjun ke kancah politik pada tahun 2001. Hal itu dilakukannya atas saran dari Menteri Goh Chok Tong. Akhirnya, pada 2011, Halimah pun menjadi Menteri Pengembangan Komunitas Pemuda dan Olahraga, dan 2013 dia menjadi Ketua DPR Singapura.

Pada tahun yang sama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam Pilkada 2017. Banyak indikasi mengatakan bahwa kekalahan Ahok bukan semata masalah penistaan agama, tetapi juga karena tingginya tensi politik identitas yang membalut demokrasi di Indonesia.

Media Survei Nasional (Median) pernah merilis hasil survei yang mengatakan tentang “Persepsi Warga Jakarta Atas Politik Identitas dan Aktivisme Islam”. Adapun yang dimaksud dengan politik identitas adalah mekanisme politik yang mengorganisir sisi identitas (dalam hal ini adalah agama) sebagai sumber daya dan sarana politik. Sementara yang dimaksud dengan aktivisme Islam adalah setiap upaya memperjuangkan satu nilai Islam di tengah masyarakat dengan berbagai cara.

Survei dengan target sampel 800 responden tersebut menyatakan sesungguhnya warga Jakarta memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan etnis dan agama dalam kehidupan bertetangga. Namun, survei tersebut juga mengatakan bahwa ada proporsi yang cukup signifikan dari masyarakat Jakarta yang menjadikan identitas agama sebagai basis penerimaan terhadap pejabat publik.

Hal ini tergambar melalui mayoritas warga Jakarta mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penistaan agama dan surat edaran MUI tentang himbauan pemakaian atribut agama lain. Hasilnya, 32,5% publik Jakarta tidak setuju dengan pernyataan bahwa “agama tidak usaha dibawa-bawa ke ranah politik”. Sementara 37,6% publik Jakarta tidak setuju dengan pernyataan bahwa “tokoh agama tidak usah terjun ke dunia politik.”

Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setuju atau tidak dengan Gerakan Massa Front Pembela Islam/FPI yang gencar meminta Ahok dihukum karena Ahok dianggap menistakan agama Islam? Hasilnya, 43,9% orang setuju dengan Aksi Bela Islam, 29,8% tidak setuju, dan 26,3% tidak tahu.

Angka ini masih didukung dengan Laporan Survei Nasional yang dikeluarkan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 9 September 2017 lalu tentang 3 Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik. Survei dengan sample 1000 orang dari 34 provinsi di Indonesia ini juga membuka pertanyaan tentang masalah keindonesiaan. Salah satunya, tentang penerimaan terhadap pemimpin yang berbeda agama. Survei CSIS menghasilkan bahwa 58.4% responden tidak bisa menerima pemimpin yang berbeda agama dengannya.

MEMAHAMI POLITIK IDENTITAS

Berdasarkan sejumlah survei tersebut, tentu saja akan muncul persepsi bahwa dalam jangka pendek cita-cita seorang minoritas menjadi pemimpin di Indonesia seolah tidak mungkin terjadi. Orang-orang masih sibuk dengan identitas dalam kancah perpolitikan. Adapun sejumlah penyebab sulitnya seorang minoritas menjadi pemimpin perlu disikapi dengan bijaksana karena berhadapan dengan politik identitas.

Jika kita melirik kembali ke dasar-dasar politik, menurut Profesor Miriam Budiarjo (2008) politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Dengan demikian politik adalah masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy) dan alokasi atau distribusi sehingga, demi mencapai kekuasaan, cara-cara yang dipakai bersifat persuasi dan jika perlu bersifat pemaksaan.

Nah, politik identitas selalu menjadi bagian dalam perjalanan politik di Indonesia. Tidak percaya? Menurut Suryadinata (2002:1-3), tiga hal penting dalam politik Indonesia adalah etnisitas, agama, dan militer. Politik jenis ini adalah warisan era Kolonial yang berlanjut di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai pasca-Reformasi. Logika politik identitas dimainkan untuk tes pasar atau tes publik terhadap kekuasaan.

Dr. J. Haryatmoko, pengajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pernah mengatakan pada kelas kursus filsafat yang diadakan oleh Sanggar Prathivi bahwa ada upaya untuk memahami kaitan agama sebagai identitas. Katanya, agama sebagai faktor identitas dapat disebut sebagai kepemilikan pada kelompok tertentu. Identitas ini menjadi semakin kental dengan identitas tertentu, misal, Flores Katolik, Tionghoa Kristen, Bali Hindu, Jawa Muslim, dan lain sebagainya. Pertentangan etnis atau pribadi ini bisa memicu konflik antaragama.

Nah, di sisi lain, Boudieu juga pernah mengatakan bahwa faktor identitas ini berfungsi sebagai kapital sosial karena merupakan sumber daya kepemilikan agama yang sama. Faktor ini juga yang merekat dan menumbuhkan kepercayaan solidaritas meski di sisi lain menjadi alat diskriminasi. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana perekrutan massa dalam konstelasi politik dengan memainkan isu identitas.

Hal ini terbukti dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo, yang mengatakan bahwa politik identitas adalah cara terampuh untuk menjaring pemilih. Namun, strategi ini akan berpotensi memecah-belah persatuan dan menyulut konflik.

Sesungguhnya, kekalahan Ahok yang disebut-sebut  sebagai akibat dari permainan politik identitas bukanlah hal yang pertama. Pada Pemilu 2009, sempat terjadi uji coba terhadap politik identitas. Saat itu Jusuf Kalla, seorang putra Makassar, menggandeng Wiranto untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Kemunculan pasangan JK dan Wiranto hendak mematahkan mitos politik Indonesia bahwa pemimpin Indonesia harus berasal dari Jawa. Namun lagi-lagi, JK tidak berhasil lolos bersama Wiranto akibat kuatnya etnisitas yang membalut catur perpolitikan Indonesia.

Pada 2045 Indonesia disebut oleh The Guardian akan memasuki era kedaulatan ekonomi dan menjadi negara keempat terbesar secara ekonomi di dunia. Tentunya, ramalan tersebut hanya bisa terjadi dengan dukungan stabilitas dan keadilan politik yang terjamin di Indonesia. Selain itu, cita-cita tersebut bisa terwujud jikalau generasi muda Indonesia terbebaskan dari jerat konflik horizontal yang diletupkan dari api politik identitas. Harus ada jaminan perdamaian dari setiap golongan masyarakat Indonesia.

Setelah mengetahui apa itu politik identitas, maukah kamu, generasi muda Indonesia, terjebak di dalamnya? Masih tersisa 25 tahun dari sekarang bagi kita untuk berubah. Masih ada 25 tahun  yang akan datang ketika generasi muda menjadi pion-pion Indonesia di kancah internasional. Bisa saja, kamu yang membaca tulisan ini adalah salah satunya. Tanpa perlu membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, sesungguhnya generasi muda mampu bersikap bijaksana dalam mengubah peradaban politik saat ini.

Jangan mengabaikan petuah di masa lalu, tetapi juga jangan terlalu optimistis dalam mencapai zaman baru. Sebagai minoritas, menjadi pemimpin di tengah mayoritas bukanlah sebuah hal yang mustahil. Sebaliknya, itu sangat dimungkinkan karena secara otomatis seorang minoritas akan lebih memahami kontekstual masyarakatnya yang berbeda dengan dirinya. Disitulah toleran dan cinta kasih hadir. Disitulah manusia hadir sebagai manusia. Disitulah, saat politik berkemanusiaan menjadi landasan di Indonesia.

Semoga saja, dalam beberapa tahun ke depan hasil survei-survei dari beerbagai lembaga soal mitos kepemimpinan dan identitas etnis-agama bisa berubah. Semoga.

 

Sumber:

Budiarjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Centre fro Strategic and International Studies (CSIC). 2017. Survei Nasional: Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik.

Haryatomoko, J. 2017. Banalisasi Kekerasan dalam Radikalisme Agama-Agama: Kajian Filosofis-Kritis Kontemporer. Jakarta. Kelas Diskusi Sanggar Prathivi.

Media Survei Nasional (Median). 2017. KAJIAN SEPUTAR PILGUB DKI JAKARTA 2017 “Persepsi Warga Jakarta Atas Politik Identitas dan Aktifisme Islam”

MetroTVNews. 2017. Bahaya Politik Identitas Menurut Imam Prasodjo. Jakarta. http://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/Dkq6L0WK-bahaya-politik-identitas-menurut-imam-prasodjo

Widyawati, Nina. 2014. Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

About the author

Gloria Fransisca

Angkatan 5 Agenda 18. Lulus dari Universitas Multimedia Nusantara sebagai seorang jurnalis. Kini bekerja pada salah satu harian ekonomi, namun selalu tertarik pada isu-isu politik.

Perempuan ini menyukai tulisan-tulisan karya Pramoedya Ananta Toer, Anthony De Mello SJ, dan Leo Tolstoy.

Add Comment

Click here to post a comment