Gloria Fransisca Kegiatan Liputan

Yang Masih Terngiang Tentang Penyandang Disabilitas

Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia
Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia

Tahun lalu, pada awal Desember 2016 saya mendapatkan undangan peliputan tentang lima perusahaan bersepakat untuk menandatangani komitmen dan membentuk Jejaring Bisnis & Disabilitas Indonesia (JBDI). Nah, tujuan JBDI sendiri adalah mempromosikan keberagaman dan inklusifitas di tempat kerja.

Ada lima perusahaan yang bergabung untuk membentuk Jejaring Bisnis & Disabilitas Indonesia (JBDI) adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT L’Oréal Indonesia, Standard Chartered Bank, Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia. Lima perusahaan ini juga menggandeng para mitra, seperti Disabled Person Organizations (DPO), Kementerian Ketenagakerjaan, International Labour Organization (ILO) dan BPJS Ketenagakerjaan. Jejaring tersebut juga didirikan secara sukarela dan diresmikan dengan penandatanganan komitmen yang bersifat terbuka, terinspirasi dari inisiatif yang sudah ada di masing-masing perusahaan serta Global Business and Disability Network dari ILO.

Acara itu secara langsung memang tidak ada kaitannya sih dengan desk peliputan saya. Wong, saya anak desk transportasi dan logistik, mana ada kaitannya membahas disabilitas? Ya, sebenarnya ada kalau soal keramahan transportasi bagi penyandang disabilitas. Isu yang perlu diangkat apalagi dengan hadirnya transportasi alternatif berbasis aplikasi.

Seperti yang dikutip dari rilis yang saya terima dalam acara tersebut yang memiliki data hasil riset dari Universitas Indonesia mengenai penyandang disabilitas. Pasalnya, dari 12.15% penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 51,12%  yang turut berpartisipasi dalam pasar kerja Indonesia, lebih rendah dari non-penyandang disabilitas yang berada pada angka 70,40%.

Selain itu, lebih banyak penyandang disabilitas yang berkerja di sektor informal, (65,55%) dibandingkan  sektor formal (34,45%). Nah, rendahnya jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal menjadi salah satu perhatian utama yang diharapkan dapat diatasi melalui JBDI.

Iseng-iseng saya memiliki ide membuat tulisan untuk Bisnis Indonesia tentang kaitan disabilitas dengan biaya transportasi. Sudah bukan masalah baru kalau transportasi publik kita belum ramah kepada kaum difabel. Maka, sebagai seorang jurnalis ekonomi dan bisnis, saya mencoba mengerucutkan permasalahan transportasi ini ke arah beban biaya yang tinggi.

Saya pun mencoba berdialog dengan salah seorang anggota komunitas difabel. Namanya, Eli (37) penyandang tunadaksa, pegawai di PT Tetra Pak Stainless Engineering, Cikarang, Jawa Barat. Eli berbagi cerita kepada saya, bahwa kehidupan para penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ini terlihat dari ketersediaan moda transportasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas serta tingginya biaya transportasi.

“Yang jelas masih sangat kurang itu KRL, kereta listrik. Karena buat pengguna kursi roda kami tidak bisa mengaksesnya, tetapi mungkin teman-teman tuna netra masih bisa mengaksesnya,” kata Eli.

Masih lekat dalam ingatan saya, perempuan dengan hijab coklat ini juga mengevaluasi beberapa fasilitas transportasi publik yang belum ideal bagi difabel. Sebut saja trotoar bagi pejalan kaki, sampai saat ini lahan itu masih sering diserobot oleh kendaraan bermotor. Tanpa adanya sanksi dan ketegasan dari pemerintah, bagaimana difabel bisa mengakses trotoar tersebut?

Ada pula Transjakarta. Menurut Eli, sekalipun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan banyak perbaikan dan peningkatan terhadap moda transportasi tersebut, namun tetap saja belum ramah bagi penyandang tuna daksa.

Apa sih yang masih belum ramah untuk penyandang tunadaksa? Nih, kata Eli, masih ada beberapa jalur menuju halte Transjakarta yang berkelok-kelok. Jalur integrasi antar-halte masih menanjak sehingga menyulitkan pengguna kursi roda untuk mengaksesnya. Alhasil, pengguna kursi roda masih harus dibantu diangkat karena posisi halte tersebut di perempatan jalan dan  berada di tengah jalan.

c.Irawan Mulyanto, Perwakilan dari Komunitas Disabilitas, Staf Metro TV saat menjelaskan tentang pengalaman bekerja di perusahaan

Eli tak menampik bahwa pemerintah di Ibukota terbilang cukup peduli pada kebutuhan kaum difabel, namun bagaimana dengan pemerintah daerah di kota-kota lain? Dia menilai transportasi ramah bagi difabel juga belum optimal di Jawa Barat.

“Ya, belum ada transportasi umum yang bisa mengakomodasi pengguna kursi roda. Oleh sebab itu, untuk tunadaksa seperti saya membawa kendaraan pribadi, yang harus dimodifikasi, ongkosnya lebih mahal juga,” ungkap Eli.

Menurut Eli, akses transportasi yang menyulitkan difabel juga berimbas pada sulitnya mendapat pekerjaan.

“Karena belum tentu semua perusahaan bisa meronggoh biaya transportasi ekstra untuk difabel,” tuturnya.

Nah, berbeda dari Eli Irawan Mulyanto (41) Perwakilan dari Komunitas Disabilitas, bekerja sebagai staf salah satu media massa di Indonesia mengakui bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi saat ini sangat membantu para disabilitas.

“Transportasi yang tersedia saat ini masih sangat jauh dari sempurna untuk penyandang disabilitas,” ungkap Irawan.

Menurut Irawan transportasi berbasis aplikasi memang cukup bersahabat bagi penyandang tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna laras, dan tuna grahita. Namun saya, transportasi berbasis aplikasi juga belum mengakomodasi kebutuhan penderita tuna netra seperti dirinya.

“Namun setidaknya ada teman-teman yang masih membantu memesan aplikasi,” tuturnya.

Senada dengan Eli, Irawan mengakui bahwa para penyandang disabilitas tunanetra yang membutuhkan bantuan orang lain cenderung harus meronggoh ongkos transportasi yang lebih mahal.

Transportasi berbasis aplikasi menurut Irawan juga tak selalu menawarkan tarif yang lebih murah dibandingkan transportasi umum. Beban biaya inilah yang besar ini menjadi penyebab Irawan dan penyandang tuna netra lainnya berpikir dua kali sebelum bepergian.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan baik untuk menggunakan fasilitas transportasi, serta ongkos transportasinya. Karena saya sebagai tuna netra kebutuhan ongkosnya lebih besar dari non tuna netra,” ungkapnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah Indonesia bisa mencontoh negara lain, misalnya di Jepang, ongkos transportasi bagi tuna netra dan pendampingnya akan diberikan potongan sampai 50%.

Senada dengan Eli, dia menilai ada dua transportasi umum yang masih belum bersahabat kepada penyandang disabilitas yaitu angkutan umum dan kereta api. Irawan mengaku terakhir kali mengakses kereta api setahun yang lalu. Irawan menjelaskan umumnya penyandang tuna daksa masih bisa membawa kendaraan pribadi seperti mobil atau motor untuk bepergian, tidak seperti tuna netra yang lebih sulit mengakses transportasi.

Irawan telah kehilangan penglihatan sejak 2001 berharap agar akses kereta api bisa ditingkatkan agar lebih mudah. Apalagi mengingat kereta api adalah salah satu transportasi publik yang paling cepat, murah, dan efisien. Kesulitan mobilitas dan tingginya biaya transportasi memang menjadi salah satu penyebab sulitnya penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan.

Sebagai informasi, pemerintah kita akhirnya berkomitmen menjamin hak-hak penyandang disabilitas salah satunya dengan menggarisbawahi kebutuhan untuk memperhatikan isu-isu disabilitas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Misalnya saja, pada Pasal 101 UU No. 8/2016 ini menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Undang-undang ini juga mengakomodasi bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan bekerja. Dengan demikian perusahaan swasta wajib mengakomodir 1% penyandang disabilitas dari keseluruhan pekerja yang dimiliki. Kewajiban yang sama sebesar 2% wajib diakomodasi oleh sektor pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

Cerita-cerita dari para penyandang disabilitas ini membuat saya sempat teringat pada cerita teman saya, Aida Rezalina Azhar, saat dia baru pulang studi S2 dari Birmingham, di Inggris. Aida menceritakan kepada saya pengalaman studi di sana, salah satunya yang paling saya ingat ketika membahas soal aksesibilitas bagi kaum difabel.

Singkat cerita, Aida berkesimpulan konsepsi ramah terhadap difabel kerap disalahartikan pemerintah dengan menyediakan fasilitas khusus. Namun, pemerintah ataupun private sector kerap melupakan esensi awal adalah tidak menjadikan kaum difabel golongan eksklusif yang diperlakukan secara khusus. Menurutnya, perlu ada model pembangunan, ambillah contoh transportasi, yang memang akan memudahkan penyandang difabel untuk mengaksesnya.

Obrolan-obrolan dengan Kak Aida malam itu di Gedung DPR RI memang memorable (istilahnya kids zaman now) alias tak terlupakan. Pertemuan-pertemuan saya dengan beberapa aktivis disabilitas juga kerap mengganggu pikiran saya untuk terus ingin update soal disabilitas.

Well, selamat memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang datang pada bulan penghujung tahun, Desember. Singkat cerita peliputan saya bukan sekedar memperingati 3 Desember saja, namun jadi alarm jika masih ada yang perlu diperbaiki untuk kemanusiaan yang lebih baik.

About the author

Gloria Fransisca

Angkatan 5 Agenda 18. Lulus dari Universitas Multimedia Nusantara sebagai seorang jurnalis. Kini bekerja pada salah satu harian ekonomi, namun selalu tertarik pada isu-isu politik.

Perempuan ini menyukai tulisan-tulisan karya Pramoedya Ananta Toer, Anthony De Mello SJ, dan Leo Tolstoy.

Add Comment

Click here to post a comment