Maria Brigita Blessty Opini

Menunaikan Hadiah dari Para Ibu

Kongres Perempuan I

Sepertinya pembaca sudah mengetahui bahwa Hari Ibu yang dirayakan tiap 22 Desember adalah peringatan atas terlaksananya Kongres Perempuan tahun 1928. Setidaknya ada beberapa artikel yang bisa pembaca akses jika ingin mengetahui alasan penetapan 22 Desember menjadi Hari Ibu. Tulisan ini tidak akan membahas latar belakang penetapan tersebut, atau menunjukkan perubahan makna peringatan Hari Ibu di Indonesia. Sudah banyak tulisan yang membahas hal itu.

Pembaca tentu menyadari bahwa penetapan Kongres Perempuan I terlaksana di tahun yang sama dengan Sumpah Pemuda. Rapat perumusan Sumpah Pemuda dijaga dengan sangat ketat oleh tentara Belanda. Bahkan beberapa dokumen kongres disita polisi colonial, dua hari setelah kongres selesai – artinya setelah Sumpah Pemuda dibacakan. Tentu hal ini dilakukan mengingat tahun 1926-1928 pihak kolonial mulai resah dengan kaum “nasionalis radikal”, sehingga mereka melakukan pengawasan yang lebih ketat. Ada sekitar 700 peserta yang hadir saat pembacaan Sumpah Pemuda dan hanya 82 orang yang tercatat dalam daftar hadir. Menariknya, kongres para perempuan dihadiri oleh 1.000 (seribu)[1] orang, dan dengan penjagaan yang tidak terlalu ketat. Apa sebabnya? Pemerintah kolonial beranggapan bahwa kongres perempuan itu hanya mengabdikan diri pada soal-soal sosial, dan tidak mencampuri urusan nasionalisme radikal.[2] Pihak kolonial tentu sudah mengamati persiapan Kongres Perempuan I, dan dari amatan mereka disimpulkan bahwa kongres perempuan bukanlah ancaman bagi ketentraman.

Bukan berarti pemerintah kolonial “melepas” kongres tersebut begitu saja. Penasihat urusan pribumi, Ch. O. van der Plas menugaskan istri salah seorang pegawai negeri bawahannya untuk menghadiri kongres dan memberikan laporan selengkap-lengkapnya tentang Kongres Perempuan I. Adalah Nyonya Toemenggoeng, istri dari Rangkajo Chairoel Sjamsoe Datoek Toemenggoeng, yang mendapatkan “tugas perutusan”. Laporan Nyonya Toemenggoeng tersebut kemudian dikenal dengan judul “Verslag van het Congres Perempoean Indonesia gehouden te Jogjakarta van 22 tot 25 Desember 1928”.

Kongres Perempuan I dihadiri oleh berbagai golongan, tua-muda, sekuler-relijius, individu-kelompok, dan lainnya. Namun, harus diakui bahwa kongres ini masih didominasi oleh perempuan Jawa. Hanya seorang saja utusan dari Sumatera. Perlu dipahami bahwa saat itu perempuan masih terbatas untuk mengikuti kongres atau pertemuan. Apa lagi acara ini diselenggarakan di Yogyakarta, sehingga sepertinya wajar jika kebanyakan pesertanya dari Pulau Jawa. Di samping itu peranan perempuan dalam masyarakat belum menjadi suatu hal yang umum. Oleh karena itu, menjadi semakin sulit bagi perempuan saat itu untuk terlibat dalam kongres seperti ini.

books

Menariknya, para peserta kongres memandang diri mereka sebagai orang Indonesia. Kesadaran akan ke-“Indonesia”-an ini yang sepertinya mencegah munculnya konflik sektarian. Kesadaran ini ditunjukkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kongres. Hal menarik lainnya adalah batasan tentang “orang Indonesia” yang menyebabkan organisasi perempuan Eropa , Indo, Tionghoa, dan Arab di Indonesia tidak diundang. Jika ditarik lebih jauh kesadaran akan kesetaraan yang membuncah dari para perempuan juga akan berdampak pada kesadaraan kebangsaan. Meminjam istilah Sukarno, vrouwen-emancipatie juga akan berdampak pada natie-emancipatie.[3] Bagaimanapun perempuan juga warga negara.

Topik yang dibicarakan dalam kongres ini adalah mengenai pernikahan dan pendidikan. Diskusi mengenai pendidikan perempuan tidak menimbulkan konflik antar organisasi berbeda dengan topik mengenai pernikahan. Diskusi soal pernikahan itu melingkupi hak-hak perempuan dalam pernikahan, pernikahan anak, poligami (seharusnya poligini[4]) dan masalah perceraian. Beberapa peserta ada yang membicarakannya dengan landasan agama dan ada yang tidak berlandaskan agama. Dalam ulasan Susan Blackburn disinyalir adanya keengganan organisasi Islam untuk bergabung dalam seruan melakukan pembaruan dalam perkawinan. Sebut saja Sitti Moendijah dari markas besar Aisjijah di Yogyakarta yang berbicara membela hukum perkawinan Islam termasuk poligini. Blackburn, mengutip Nyonya Toemenggoeng, menggambarkan keresahan yang muncul di antara peserta kongres saat Sitti Moendijah berpidato. Saat Sitti Moendijah selesai hanya sesama anggota Aisjijah yang bertepuk tangan.

Seorang penentang Sitti Mundiyah, yaitu Sitti Sundari yang juga sangat anti poligini, bangkit dan menyerang Sitti Mundiyah dengan menuduhnya sebagai pembela standar ganda untuk lelaki. Wanita Katolik juga bergabung dalam perdebatan itu dan menyampaikan pendekatan Katolik. Perdebatan mengenai poligini dan hak-hak pernikahan dihentikan atas permintaan Nyonya Gunawan, utusan Roekoen Wanodijo Weltevreden.

Blackburn menyatakan bahwa yang sebenarnya menjadi pemicu konflik dalam kongres tersebut adalah pengaruh Barat. Gerakan Islam mencurigai pengaruh Barat yang cenderung menggerogoti tradisi keagamaan mereka, terutama yang menyangkut perempuan. Sedangkan gerakan nasionalis lebih terbuka pada kecenderungan Barat. Namun, menariknya, perdebatan ini justru memberikan gambaran bagaimana seharusnya perempuan Indonesia menyikapi hal yang baru tanpa harus kehilangan identitas ketimurannya.

Kongres Perempuan I bertujuan untuk melawan hukum pernikahan yang berlaku saat itu dan melawan upaya pembodohan perempuan. Hal penting yang menjadi penggerak dan pemersatu dalam Kongres Perempuan I adalah hak perempuan yang diabaikan dalam mengambil keputusan soal pernikahannya sendiri dan soal pendidikan perempuan. Soal pendidikan ini menjadi penting sebab jika perempuan mengetahui hukum pernikahan yang berlaku maka mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya. Jika perempuan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hukum pernikahan maka pernikahan perempuan usia anak dengan laki-laki yang tidak dikenalnya bisa dihindari. Ruth Indiah Rahayu berpendapat[5], ada kemungkinan tradisi pernikahan anak dapat diubah, jika organisasi perempuan bisa membantu mengatasi persoalan krusial tersebut.

Lalu apa relevansi kongres yang sudah berusia 89 tahun di masa kini? Tahun 1928 sudah dibicarakan mengenai pernikahan anak yang terjadi untuk membayar utang keluarga atau menyelamatkan kondisi ekonomi keluarga. Namun sekarang kita diingatkan bahwa perkawinan anak itu masih saja dimungkinkan karena ketidak-jelasan aturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas minimal usia layak menikah adalah 19 (Sembilanbelas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enambelas) tahun untuk perempuan. Sedangkan pasal 1 ayat 1 UU no. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam kandungan.”

Artinya perempuan mendapatkan diskriminasi usia dalam hal perkawinan. Hal ini berkenaan dengan kesiapan biologis perempuan dan akses perempuan terhadap pendidikan.

Berdasarkan data BPS, di Indonesia setidaknya terjadi 1000 pernikahan anak setiap harinya. Dalam hal ini, mengutip Dr. dr. Julianto Witjaksono, Sp.OG (KFER), MGO, “pernikahan anak membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti gangguan kesehatan dan reproduksi, gizi buruk pada bayi yang dilahirkan, gangguan psikologis, risiko kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan dan kurangnya kesejahteraan.” Jika pernikahan anak terus berlanjut, maka hal ini juga akan berdampak pada bonus demografi dan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Negara.

Hal ini adalah hadiah dari para Ibu di tahun 1928 untuk anak-anaknya di tahun 2017. Tidak hanya itu hadiah dari para Ibu, sikap peserta kongres yang mengesampingkan pendapat pribadi dan golongan agar tujuan utama mereka tercapai juga patut dicontoh. Tahun 2017 ini massa di mana polarisasi politik terjadi begitu mantap, dan perpecahan yang didasarkan pada kepercayaan terwujud di depan mata. Kita justru abai pada tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Justru malah lebih mementingkan suara pribadi dan kelompok. Persoalan pernikahan anak adalah hadiah dari para ibu yang belum tuntas diselesaikan sampai sekarang. Sedangkan sikap para ibu dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran yang seharusnya menjadi contoh berperilaku kita sekarang ini adalah hadiah dari para ibu yang belum pernah kita tunaikan. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2017.

 

Catatan Kaki

[1] Susan Blackburn, Kongres Perempuan I: Tinjauan Ulang, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007. Hlm. xx (Selanjutnya ditulis “Blackburn, hlm…”)

[2] Blackburn, hlm. xxi.

[3] Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi: Jilid I, Jakarta: Yayasan Bung Karno, Media Pressindo. 2015. Hlm. 114.

[4] Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak (baik laki-laki atau perempuan) memiliki lebih dari satu pasangan; yang termasuk poligami adalah poligini (spesifik pada laki-laki yang memiliki lebih dari 1 istri di waktu yang bersamaan) dan poliandri (spesifik pada perempuan yang memiliki lebih dari 1 suami di waktu yang bersamaan).

[5] Cora Vreede de Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008. Hlm. xii.

About the author

Brigitta Blessty

Lahir di Jakarta, 5 Oktober 1992. Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini bercita-cita menjadi peneliti dalam bidang sejarah, budaya, dan kemanusiaan.

Add Comment

Click here to post a comment