Nurul Bahrul Ulum Opini

Perkawinan Anak dan Mata Rantai Pemiskinan Perempuan

 Perkawinan Anak: Sumber Masalah

Dewasa ini, fenomena perkawinan anak masih menggurita. Banyak orang memandang perkawinan anak bukan masalah, malah menjadi solusi atas kemiskinan yang dihadapi. Dengan mengawinkan anaknya seolah sebagian mata rantai kemiskinan terputus. Padahal fakta menyatakan sebaliknya. Alih-alih menjadi solusi, perkawinan anak malah menambah deretan masalah yang dihadapi. Begitu pesta perkawinan usai, masalah baru timbul. Mulai dari cekcok keluarga, ketidaktahuan risiko seksualitas, rawannya kesehatan reproduksi, hingga persoalan ekonomi rumah tangga terus menjadi tumpukan masalah akibat perkawinannya.

Gundukan masalah ini mempengaruhi kualitas reproduksi, pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan kepada anaknya. Pada akhirnya, kelindan masalah ini membentuk mata rantai kemiskinan yang diwariskan kepada anak cucunya. Tampak jelas bahwa problem perkawinan anak sangat kompleks. Tidak saja soal ekonomi, budaya, dan minimnya pengetahuan, tetapi juga menjadi urusan sosial kemasyarakatan yang kompleks. Belum lagi sebagian pandangan keagamaan meligitimasi praktik perkawinan anak ini.

Menelantarkan Pendidikan Anak

Seringkali dijumpai kasus anak perempuan dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah oleh orangtuanya untuk dikawinkan. Seperti halnya yang dialami Sarah (nama samaran) usia 17 tahun warga Kp. Sangiang, Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Sarah dipaksa menikah oleh kedua orangtuanya atas perjodohan kakak iparnya. Dirinya jelas tidak terima, selain dia tidak kenal dengan calon suaminya dia juga harus keluar dari sekolahnya yang saat itu baru menginjak kelas 1 MA (Madrasah Aliyah). Namun, dengan mempertimbangkan kondisi ayahnya yang sedang sakit, Sarah pun terpaksa menuruti kemauan orangtuanya. Sarah menjalani kehidupan rumah tangga selama satu tahun setengah tanpa cinta dan kebahagiaan. Akhirnya, Sarah bercerai dengan suaminya dan menjanda. Dia tampak sedih ketika melihat anak-anak yang lewat depan rumahnya bercanda ria menggunakan seragam sekolah. Batinnya memelas penuh rasa penyesalan. Saat ini, dia hanya membantu ibunya yang seorang diri menunggu warung di rumahnya. Sekalipun keinginan untuk sekolah lagi besar, tetapi apa daya, tak ada lagi yang bisa membantu emaknya.

Melihat kasus di atas, perkawinan anak erat kaitannya dengan berkurangnya taraf hidup dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya karena bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah tangga, terlebih setelah mengandung dan melahirkan anak. Padahal, seorang anak memiliki hak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan dapat memengaruhi daya intelektual seseorang dalam memutuskan suatu hal, terlebih yang berkaitan dengan rumah tangga. Sayangnya orangtua terkadang tidak mempertimbangkan hak pendidikan anak. Apalagi stigma sosial masyarakat menganggap tidak penting perempuan menempuh jenjang pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi, karena toh akan kembali ke sumur, dapur, dan kasur yang dianggap sebagai kodrat perempuan. Stigma tersebut tentu tidak lepas dari mengakarnya budaya patriakhi.[1]

Lilitan Ekonomi

Faktor pendidikan juga sangat erat dengan persoalan ekonomi. Dengan alasan tak mampu membiayai anak sekolah, akhirnya orangtua menikahkan anaknya sebagai jalan pintas untuk memindahkan beban dan tanggungjawab terhadap calon suaminya. Seperti kasus yang dialami Wati (nama samaran) usia 19 tahun warga Kp. Sangiang Wetan, Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Kabupaen Garut. Wati dijodohkan oleh Mang Badin (Uwanya) saat usia 16 tahun ketika berada di kelas 1 MA (Madrasah Aliyah). Mang Badin bercerita kalau calon suaminya berpenghasilan dua ratus ribu sehari dari ngojek. Selain itu, si calon suami memiliki sawah dan tanah yang berlimpah. Iming-iming hidup sejahtera dan enak sudah terbayang dalam benak Wati dan orangtuanya. Walaupun dia merupakan anak yang berprestasi baik di sekolah ataupun pondok pesantren, tak selaras dengan kondisi orangtua yang miskin. Dia pun menikah tanpa rasa cinta, karena dia berpikir rasa cinta akan muncul belakangan. Yang terpenting adalah bisa mengurangi beban orangtuanya. Hidup berumah tangga selama satu tahun setengah jauh dari harapan. Dinamika rumah tangga terus dialami bocah usia 16 tahun yang pada akhirnya bercerai saat tengah mengandung 8 bulan. Orangtuanyalah yang kemudian mengurus dia dan anaknya.

Antara kemiskinan dan perkawinan anak ada keterkaitan yang tak bisa dilepaskan. Bagi sebagian keluarga miskin, anak dinilai sebagai sumber daya yang potensial untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Setelah seorang anak mengalami menstruasi maka dianggap sudah pantas untuk menikah, tentunya dengan harapan dapat mengurangi beban orangtua sehingga menjadi alasan yang cukup untuk membantu keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Bahkan alasan orangtua mengawinkan anaknya dalam usia muda dilihat dari faktor ekonomi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hidup orangtuanya, khususnya orangtua mempelai perempuan. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak usia muda ini akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang-barang, bahan-bahan, atau sejumlah uang dari mempelai laki-laki yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.

Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak dengan atas nama kepentingan ekonomi dan materi bukanlah hal yang sulit untuk dijumpai. Seperti terjadi pada Ibu Edoh yang menikahkan anaknya, Aisyah (nama samaran) usia 17, dengan seorang duda beranak dua. Saat ditemui di rumahnya, Ibu Edoh berkeluh kesah terkait dirinya dan suami yang berprofesi sebagai buruh tani. Rasanya berat sekali baginya apabila anaknya harus melanjutkan sekolah karena biaya yang tak terjangkau olehnya. Aisyah selain mondok dan sekolah, dia menjadi vokalis di Grup Marawis di pondoknya. Setiap kali manggung dia ternyata diperhatikan oleh operator sound system yang saat ini menjadi suaminya. Sekali didatangi ke rumah, ibunya sudah resah. Kebetulan si lelaki yang menyukai anaknya meminta untuk segera menikah.

Alasan ketiadaan ekonomi dan ketakutan anaknya terkena pergaulan bebas kemudian menyetujui apa yang menjadi permintaan si calon lelaki. Siap ataupun tidak, Aisyah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan orangtua dan calon suami. Saat ditanyai terkait perasaanya, Aisyah memiliki rasa cinta. Tetapi dia juga masih ingin bersekolah dan tidak setuju dengan praktik perkawinan anak. Sontak dari situ Ibu Edoh mencubit anaknya dan bertanya kenapa tidak setuju dengan nada ketus. Saat disinggung terkait pendidikan, Ibu Edoh berharap barangkali anaknya menjadi janda, mungkin bisa untuk melanjutkan sekolah. Menurut desas-desus tetangganya, konon Ibu Edoh hanya memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi. Kenyataannya, si anak yang sudah menikah itu masih tinggal dengannya. Alasan Ibu Edoh cukup logis, karena anaknya khawatir memalukan masih kecil belum bisa apa-apa. Di sisi lain menyadari, anaknya belum dewasa untuk berumah tangga, tetapi di sisi lain dengan megawinkan anaknya menjadi jalan pintas untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Perlu Evaluasi Usia Minimal Nikah

Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan kepada pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bermaksud untuk mewujudkan pernikahan yang baik dalam mahligai rumah tangga sakinah, mawadah, wa rahmah. Sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang perkawinan tentang tujuan perkawinan yang isinya sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.[2] Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah”.[3]

Pada realitasnya, apa yang menjadi harapan undang-undang tidak selaras dengan fakta perkawinan di masyarakat. Ini terjadi di Desa Pancasura, Kecamtan Singajaya, Kabupaten Garut. Dari 8 anak yang menikah di usia belia, hanya satu anak yang menikah usia di bawah 16 tahun. 7 orang sisanya merupakan anak yang menikah usia 16-18 tahun dan faktanya semua bermasalah. Dari aspek pendidikan semuanya putus sekolah. Dari aspek kesehatan, sebagian mengalami persalinan yang tragis. Sebagian ada yang menjanda tanpa pekerjaan dan enggan melanjutkan pendidikan, sebagian lagi ada yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Sebagian lainnya ada yang menjadi janda beranak satu lalu menikah lagi. Yang jelas secara ekonomi tak ada satu pun yang mapan apalagi memenuhi harapan hidup layak dan sejahtera.[4]

Atas kenyataan ini, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan tampaknya perlu ditinjau ulang. Usia 16 tahun bagi perempuan adalah usia anak. Dalam usia ini, seorang anak belum matang, belum dewasa, dan pada umumnya sedang mengenyam pendidikan wajib dasar. Mengawinkan perempuan pada usia ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Sedangkan usia 19 bagi laki-laki, memang sudah di atas usia anak. Namun, secara sosial pada usia ini, seorang laki-laki belum stabil secara emosi, belum mapan secara ekonomi, dan belum cakap secara sosial. Oleh karena itu, kegoncangan rumah tangga dengan mudah terjadi. UU Perkawinan sudah saatnya ditinjau ulang, khususnya dalam penetapan batas minimal usia menikah.

 

Catatan Kaki:

[1] Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Baca selengkapnya di Wikipedia.org

[2] Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Perkawinan, Nomor 1, Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1)

[3] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaiora-Utama Press, 1992), Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 3 bab II, hlm. 18.

[4] Studi kasus di desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut pada bulan Pebruari 2017.

About the author

Nurul Bahrul Ulum

Nurul Bahrul Ulum adalah mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nurul, memiliki perhatian pada isu-isu islam dan perempuan. Dia pernah menjadi Ketua Korps PMII Puteri (KOPRI) Kota Bandung periode 2015-2016, organisasi mahasiswa berbasis Nahdlatul Ulama yang khusus mengkaji isu-isu perempuan. Sekarang tinggal di kawasan Yayasan Fahmina sambil menekuni kajian isu-isu perempuan pada the Ghuraba Circle dan Pusat Studi Kawasan dan Kebijakan (PUSK2) ISIF Cirebon. Nurul merupakan peserta Kursus Perempuan Tingkat I, II, dan III (2017).

Add Comment

Click here to post a comment