Maria Cherry Opini

Jeruji Tanpa Besi itu Bernama Stigma

Ilustrasi oleh Maria Cherry
Ilustrasi oleh Maria Cherry

Bagaikan lingkaran setan yang susah diputus, para perempuan yang berada di dalam dunia prostitusi rentan mendapat kekerasan, namun para perempuan tersebut enggan meminta bantuan karena terkungkung stigma negatif dari masyarakat

Hingga tahun 2017 media massa masih banyak memberitakan tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merilis data tahunan kekerasan pada Maret 2017, kasus yang terjadi mencapai 259.150[i]. Jaringan prostitusi dan perdangan manusia merupakan tindakan kekerasan teroganisir yang telah lama terjadi dan terus berulang hingga saat ini. Bahkan setahap demi setahap bentuk jaringan turut berkembang seiring pertumbuhan internet.

Belakangan jagat internet tengah ramai dengan perdebatan terkait www.nikahsirri.com. Aris Wahyudi, penggagas dan pembuat nikahsirri.com memaparkan bahwa ia membuat situs tersebut sebagai upaya merespon masalah zinah dan kemiskinan yang dianggap sudah sangat meresahkan. Terkait zinah, Aris beranggapan bahwa banyak yang memilih melakukan zinah karena menikah secara legal dengan tercatat di KUA merupakan proses yang panjang dan memerlukan banyak biaya. Oleh sebab itu, dengan mengusung slogan “Mengubah zinah menjadi ibadah”, Aris mencoba menawarkan alternatif nikah sirri ini.

Lebih lanjut terkait kemiskinan, Aris melihat bahwa penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia[ii]. Oleh sebab itu, Aris mengungkapkan bahwa melalui nikahsirri.com masalah kemiskinan akan terpecahkan karena memberikan peluang pekerjaan bagi orang-orang berpendidikan rendah bahkan digadang-gadang mampu membantu mahasiswa yang kesulitan memperoleh biaya pendidikan.

Meskipun berangkat dari keinginan untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan mengurangi perilaku zinah di masyarakat dengan mempermudah proses pernikahan, namun motif ekonomi dapat secara gamblang dilihat pada layanan jasa tersebut. Misalnya, pada penggunaan mahar atau maskawin yang dikonversikan dalam bentuk token. Mahar dalam setiap pernikahan umumnya diberikan pada saat akad nikah berlangsung yang harus dibayar terlebih dahulu melalui transaksi antarbank.  Lebih lanjut 10–20% dari jumlah mahar akan diambil oleh pihak nikahsirri.com sebagai biaya administrasi dan pengelolaan akun. Hal tersebut menegaskan nikahsirri.com telah mereduksi pernikahan dari ibadah menjadi usaha.

Lebih lanjut, motif ekonomi juga dapat dilihat dari penggunaan kata mitra sebagai orang yang akan dipinang dan client sebagai orang yang akan meminang. Terminologi mitra dan klien lekat dengan transaksi bisnis, maka konsep pernikahan dalam situs tersebut sebatas hubungan kerja sama layanan pertukaran jasa seks dengan uang, layaknya prostitusi.

Fenomena nikahsirri.com dapat dijelaskan menggunakan pemikiran dari Julia Suryakusuma (2012)[iii]. Sebagai salah satu penulis yang kerap membahas tentang seksualitas, ia memaparkan bahwa di Indonesia seks telah diintegerasikan dalam serangkaian konteks sosial. Di satu sisi seks dilekatkan dengan agama sehingga terbatas pada fungsi prokreasi dan sifatnya tabu. Namun, di sisi lain seks juga lekat dengan kesenangan sehingga kerap dikomodifikasi dengan tubuh sebagai barang komoditasnya. Dalam kasus nikahsirri.com, seks dilekatkan dengan kesenangan, namun dibungkus dengan sisi agama sehingga menjadi pembenaran dalam menjalankan aksi prostitusi.

Dalam setiap kasus prostitusi, terutama yang dilakukan dalam perdagangan manusia, para korban didominasi oleh para perempuan. Bagaikan lingkaran setan yang susah diputus, para perempuan yang berada di dalam dunia prostitusi rentan mendapat kekerasan, namun para perempuan tersebut enggan meminta bantuan karena terkungkung stigma negatif dari masyarakat.

Perempuan dalam Pusara Stigma

Jika ada yang lebih mengenaskan dibanding peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin adalah nasib para korban kekeresan seksual. Sudah menjadi korban, masih disudutkan pula. Tanggapan-tanggapan seperti, “Kenapa gak lapor saja?”, “Korbannya yang mana? Cantik ga?” atau segudang stigma lainnya seperti wajar karena memang perempuan tidak baik, bajunya terlalu terbuka, pekerjaannya tidak benar dsb., justru itulah yang membuat korban menjadi bungkam.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika kasus kekerasan seksual disebut sebagai salah satu fenomena gunung es karena lebih banyak kasus yang belum dilaporkan. Peristiwa pelecehan dan kekerasan seksual pun menjadi terus berulang dari masa ke masa. Seperti tidak ada pembelajaran dari peristiwa-peritiwa yang lalu dan seolah bukan kasus penting.

Indonesia yang katanya negara hukum ternyata belum mampu mencegah tindakan kekerasan seksual yang terus berulang. Ada dua hal yang dapat disoroti terkait penyebab terus berulangnya kasus-kasus tersebut, berdasarkan pengamatan pribadi. Pertama, konsep tentang pelecehan dan kekerasan seksual adalah aib. Pola pikir sempit yang membuat para pelaku terus berkeliaran. Pola pikir tersebut terus dilanggengkan dan kerap dikaitakan dengan mitos kesucian perempuan. Di atas segala rasa sakit yang diderita, korban cenderung lebih memikirkan rasa malu sehingga enggan mencari pertolongan. Lebih lanjut hal tersebut dapat diperparah dengan reaksi orang sekitar yang alih-alih menolong, justru menyalahkan korban.

Hal kedua yang dapat disoroti terkait penyebab adalah perilaku acuh tak acuh dan skeptis masyarakat yang menyebabkan korban merasa sendiri. Pernyataan tersebut memang tidak berdasarkan data valid, tetapi setidaknya bukankah kita semua merasakan hal yang sama? Pelecehan dan kekerasan seksual mungkin dianggap tidak lebih penting dari masalah kemiskinan, tidak memakan korban meninggal sebanyak seperti kasus narkoba, atau tidak semerusak moral bangsa seperti para koruptor, tapi bukan berarti harus diabaikan.

Lalu apa selanjutnya? Harus bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan retoris dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Pada tingkat normatif, penyelesaian hanya digiring pada penyelesaian di pengadilan, itu pun sangat besar kemungkinan tidak berlanjut karena kurangnya bukti. Maka penyelesaian lainnya adalah pelaku diminta menikahi korban. Seperti pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh sastrawan berinisial SS pada korban berinisal RW.  Pertanyaannya di mana sisi logis dalam penyelesaian yang memosisikan korban harus terikat dengan pelaku yang membuat ia trauma, sampai waktu yang tidak diketahui?

Bangkit dari Pusara

Penting untuk diingat, bahwa kasus kekerasan dan pelecehan bisa terjadi terhadap siapa saja, oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Korban perkosaan tidak pernah meminta untuk diperkosa, sama dengan korban pembunuhan yang tidak pernah meminta untuk dibunuh atau korban-korban kejahatan lainnya. Berefleksi pada kasus-kasus yang pernah terjadi, baik yang berhasil mendapatkan keadilan maupun belum, kita sadari bahwa tindakan awal yang dapat dilakukan adalah dengan berani bicara.

Meskipun budaya patriakal masih membuat stigma-stigma atas korban tumbuh subur, namun ada beberapa komunitas atau lembaga-lembaga yang dapat menjadi sarana untuk berbicara dan mencari pertolongan, misalnya Lentera Sintas Indonesia, Yayasan Pulih, Komnas Perempuan, Yayasan Pupa, dsb.. Lebih lanjut, kesadaran untuk berani bicara atas kekesarasan yang dialami juga turut digalakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Mengikuti perkembangan arus zaman, pergerakan juga turut merambah media sosial, yang dapat kita telusuri menggunakan penggunaan tagar, seperti #mulaibicara, #saveoursister, #lawanpelecehan, dll..

Lebih lanjut pengentasan kasus kekerasan seksual juga tidak akan bisa diimplementasaikan secara maksimal tanpa kerja sama dengan masyarakat. Tidak hanya harus mengurangi tindakan menyalahkan korban, lebih jauh setiap orang dituntut untuk peka, sadar, juga berani untuk stand up saat melihat kekerasan yang terjadi di sekitar. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari kekerasan seksual yang bermula dari pelecehan yang sesungguhnya sering kita temui sehari-hari.

Terakhir pada tataran institusi, pemerintah mungkin harus  segera mempertimbangkan untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Karena semakin lama, kita semua tentu bisa sepakat Indonesia telah menjadi negara darurat kekerasan seksual. Meskipun tidak termasuk ke dalam urutan sepuluh besar negara dengan jumlah kasus terbanyak, tetapi tidak harus menunggu itu terjadi bukan?

Pada akhirnya, perlu diakui bahwa masih panjang perjalanan atau bahkan terlalu utopis untuk mengentaskan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukan baik untuk mencegah atau menangani pun masih belum mampu diimplementasikan secara maksimal. Namun, karena kasus kekerasan seksual terus terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, maka tidak ada salahnya untuk tetap optimis dan bergerak bukan?

[i] Komnas Perempuan. 2017. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.  Komnas Perempuan.

[ii] Pemaparan tentang latar belakang situs nikahsirri.com yang dikutip dari infografik tirto.id, karena situs tersebut telah diblokir oleh Menkoinfo pada 26 September 2017.  Sumber: https://mmc.tirto.id/image/otf/860×0/2017/09/26/web-nikah-sirri–MILD–Sabit1-01-01.jpg

[iii] Suryakusuma, Julia. 2012. Konstruksi Sosial Seksual: Sebuah Pengantar Teoretis. Dalam Agama, Seks, dan Kekuasaan. (Hlm. 159 – 175).

About the author

Maria Cherry Ndoen

Maria Cherry Ndoen. Peserta Kursus Perempuan tingkat III.
Perempuan bergolongan darah A yang lahir di Cancar, NTT pada tahun 1993. Tak pandai dan mempunyai pengalaman banyak dalam dunia tulis-menulis, hanya gemar mengungkapkan pemikiran, pandangan, dan perasaan melalui kata-kata. Segera ia akan menjadi pejuang tesis, karena baru saja memasuki tingkat dua studi S2 di Cultural Studies, FIB.

Add Comment

Click here to post a comment