Opini Ruth Indiah Rahayu

Sarinah: Evolusi Gerakan Perempuan Yang Terpenggal (Bagian 2)

Tulisan ini dipresentasikan pada acara peluncuran Sarinah oleh Syabas Books dan Institut Nalar Jatinangor di Bandung, 23 Januari 2013

 

Sebelumnya Bagian I

 

Gerakan Sarinah untuk Revolusi Sosial?

Pertanyaan Sukarno yang menarik: “haruskah kita jalankan revolusi nasional dan revolusi social secaa simultan? Atau kita pusatkan revolusi kita ini pada revolusi nasional terlebih dahulu? Dapatkah kita pisahkah revolusi Indonesia daripada ‘revolusi besar internasional’?” Sukarno  memilih revolusi nasional dijalankan terlebih dahulu atau melakukan tugas sejarahnya untuk mendirikan satu negara nasional Indonesia. Tugas sejarah ini harus diselesaikan sebelum “revolusi nasional itu minta diri untuk diganti dengan revolusi sosial”, dan Sukarno menegaskan bahwa “entah berapa windu kita harus menyelesaikan revolusi nasional”. Tetapi ia mempersiapkan tenaga revolusioner dari perempuan dalam suatu rumusan pertanyaan: bagaimana perempuan Indonesia mengisi aktivitas politiknya dalam menyusun negara dan struktur masyarakat  yang merdeka? Hal ini untuk tujuan revolusi sosial, untuk mewujudkan sosialisme sebagaimana yang telah diimaginasikan oleh Sukarno.

Apakah sosialisme Indonesia yang diimaginasikan Sukarno? Katanya:”Sosialisme berarti adanya pabrik yang kolektif. Adanya industrialism yang kolektif. Adanya produksi yang kolektif. Adanya distribusi yag kolektif. Adanya pendidikan yang kolektif. Sosialisme berarti adanya kepemilikan kolektif terhadap ovil, radio, jalan, air, listrik, buku, dokter, obat, sekolah, irigasi, dlll…yang dimiliki secara kolektif. Sosialisme adalah kecukupan pelbagai kebutuhan dengan pertolongan mdernisme yang telah dikolektifitaskan. Sosialisme adalah keenakan hidup yang pantas…” Kiranya konsep kolektivitas bukanlah persamaan kelas, melainkan mengacu pada konsep relasi yang egalitarian dalam memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber-sumber produksi, sehingga tidak ada monopoli oleh kelas tertentu dan eksploitasi terhadap kelas yang lain.

Pertanyaan kita ialah: mengapa perempuan yang didorong sebagai kekuatan revolusioner demi mempersiapkan (tujuan) revolusi sosial? Apakah sekedar terpesona oleh  kata Dolores Ibarouri di dalam revolusi Spanyol ”Hai wanita-wanita Spanyol, jadilah revolusioner sebab tiada kemenangan revolusioner jika tiada wanita revolusioner”, dan lalu Sukarno mengganti “Spanyol” menjadi “Indonesia”? Kiranya jawaban pertanyaan ini merupakan ruang diskusi yang dinamik, tetapi hipotesis saya ialah: (1) Sukarno berupaya untuk ‘mengeluarkan’ pertentangan di dalam gerakan perempuan mengenai apa itu perwujudan persamaan  hak untuk mengamankan revolusi nasional (2) Aksi-aksi persamaan hak juga menerbitkan pertentangan dengan laki-laki yang teralamat sebagai penguasa dominan dalam semua aspek ekonomi-politik-sosial-budaya-agama. Lagi-lagi, dalam situasi ‘menyelamatkan’ Republik, Sukarno tidak ingin pertentangan ini mengancam persatuan. (3) Sukarno berasumsi21 bahwa kontradiksi “seks” akan berakhir sejalan dengan revolusi sosial (revolusi struktur feodal dan kapitalis), tetapi perempuan itu sendiri yang harus memperjuangkan di dalamnya.

Tetapi kenyataan politik menunjukkan bahwa tidak semua organisasi perempuan pada masa itu berbasis gerakan massa, sehingga pemikiran Sukarno untuk mendorong perempuan sebagai tenaga revolusioner masih tersimpan sebagai gagasan. Lagipula, organisasi perempuan yang berbasis massa saling bertentangan antara yang sekuler dan menggunakan agama sebagai dasar ideologisnya. Fasisme juga menjadi ancaman sebagaimana yang dikutip Sukarno atas pernyataan Goebbels:”Kewajiban perempuan ialah mempercantik diri dan beranak”, dan karena itu Sukarno mengatakan:  “perbedaan  terbesar  antara  sosialisme  dan  fasisme  ialah  hal  wanita”.

Dalam kenyataan politik Indonesia, yang menantang kekuatan revolusioner perempuan memanglah unsur-unsur fasisme baik yang mengejawantah sebagai kekuatan politik penguasa maupun kekuatan politik dalam masyarakat.

Fasisme tidak hanya menghancurkan upaya untuk membangun gerakan perempuan sosialis, tetapi juga terbukti mendomestikasi gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak. Perkembangan gerakan perempuan di Indonesia pada akhirnya sama sekali tidak pernah berkembang secara evolutif sebagaimana gagasan Sukarno, sedangkan revolusi sosial menjadi agenda yang semakin jauh.

 

Relevansi Sarinah untuk Indonesia Abad 21

Dengan berkaca pada perjalanan gerakan perempuan di Indonesia sejak  kebangkitannya pada awal abad 20 sampai dengan saat ini, kita dapat menganalisa berbagai kontradiksi, kekuatan dan kelemahan pemikiran Sukarno mengenai evolusi gerakan perempuan. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa pemikiran Sukarno ini lahir pada awal abad 20 ketika revolusi mempunyai tempatnya dalam sejarah dunia. Agak kurang tepat untuk membandingkan konsepsi feminis awal dekade 1970an yang menempatkan gerakan  perempuan di Eropa-AS pada abad 18-20 sebagai Gelombang Pertama, kebangkitan gerakan ini pada awal dekade 1960-1970an sebagai Gelombang Kedua, dan gerakan-gerakan pada 1990an sebagai Gelombang Ketiga yang basis analisisnya pada isu-isu perjuangan.  Memahami Sarinah-nya Sukarno ialah memahami konteks waktu dan dan darimana Sukarno melek pengetahuan dan melek politik.
Apabila merujuk pada kontradiksi yang sudah diuraikan di muka dari pemikiran Sukarno mengenai keluarga-ayah (patriarki) seharusnya mendorong kita untuk memikirkan konsep keluarga seperti apa yang tidak menindas perempuan. Tampaknya kita harus keluar dari format patriarki vesus matriarki, keluar dari solusi patriarki atau matriarki. Gerekan perempuan dewasa ini tidak begitu mempedulikan kajian mengenai keluarga sehingga tidak mempunyai konsepsi mengenai keluarga yang tidak menindas perempuan. Sedangkan mengenai  perkawinan,  sampai  sekarang  aktivis  gerakan  perempuan  masih  belum  mampu mengamandemen empat persoalan di dalam UU Perkawinan. Seharusnya adanya aktivitas advokasi untuk UU Perkawinan juga disertai pengajuan konsep keluarga yang tidak menindas perempuan. Pemikiran Sukarno mengenai “keluarga patriarki yang tidak menindas perempuan” sangat relevan untuk dikaji dan didiskusikan. Lagipula, dengan fakta  migrasi kerja yang lintas spasial dan sistem outsourcing dalam kerja perburuhan, berkorelasi pada perubahan model keluarga. Tetapi dalam keluarga-ayah seperti selama ini, mengakibatkan perempuan yang harus bekerja lintas spasial mengalami tekanan dan beban ganda: sebagai ibu dan sebagai buruh.

Relevansi yang kedua mengenai evolusi menuju gerakan sosialis. Meski teori evolusi gerakan Sukarno terpatahkan oleh kenyataan bahwa gerakan perempuan setelah Perang Dunia II (sampai dengan sekarang) ternyata tidak dapat mengulang pengalaman Eropa abad 18-20. Pendekatan evolusi Sukarno ini dapat ditanggalkan, namun sebuah tujuan revolusioner untuk membangun gerakan perempuan sosialis masihlah relevan untuk dikaji secara terus menerus. Basis material untuk membangun gerakan perempuan yang sosialis lebih siap saat ini dibanding di masa Sukarno, karena industrialisme dan proletarisasi menjadi kenyataan di Indonesia di depan mata. Gerakan perempuan sosialis sangat diperlukan untuk memecahkan/merevolusi dualisme yang diciptakan kapitalisme terhadap perempuan, ialah sebagai ibu (reproduksi) dan tenaga kerja (produksi). Dualisme ini menyiksa perempuan, karena tak ada sektor-sektor usaha yang mau menanggung konsekuensi tugas perempuan sebagai ibu, sedangkan tenaga perempuan telah habis dipakai untuk dalam proses produksi. Bahkan negara pun tidak mau meringankan atau memberikan perlindungan sosial terhadap tugas keibuan perempuan. Sedangkan tenaga kerja perempuan diperas, bahkan untuk akumulasi devisa negara.

Tetapi saya kurang sependapat dengan pemikiran Sukarno bahwa jika telah terbangun gerakan sosialis, maka gerakan perempuan melawan patriarki (yang disebut persamaan hak) lalu ditiadakan. Dalam gerakan perempuan sosialis pun, perlawanan terhadap sistem patriarki harus tetap dikumandangkan, jika kita tidak mengehendaki sosialisme menjadi seperti fasisme.

 

Bandung, 23 Januari 2013

 

Sumber:

Engels, Friedrich, Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara edisi terjemahan (Jakarta: diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2002)

Reed, Evelyn, Evolusi Perempuan dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal edisi terjemahan (Jakarta: diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2011).

Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1978)

Sukarno, Sarinah, Bandung. Penerbit Syabas Books, 2012

 

About the author

Ruth Indiah Rahayu

Aktivis perempuan dan peneliti feminis di Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena). Peneliti lepas di beberapa lembaga penelitian.

Saat ini, Ruth juga aktif sebagai Ketua Departemen Pendidikan Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja (PRP). Ruth memperoleh magister filsafat dari STF Driyarkara, Jakarta.

Add Comment

Click here to post a comment