Opini Ruth Indiah Rahayu

Sarinah: Evolusi Gerakan Perempuan Yang Terpenggal (Bagian 1)

Tulisan ini dipresentasikan pada acara peluncuran Sarinah oleh Syabas Books dan Institut Nalar Jatinangor di Bandung, 23 Januari 2013

 

Siapa yang memperhatikan benar tingkatan-tingkatan pergerakan wanita sebagai yang saya gambarkan, akan dapat menentukan dengan tepat derajat pergerakan wanita Indonesia

(Sukarno, dalam Sarinah, Bab VI)

 

Sarinah merupakan buah pemikiran Sukarno mengenai gerakan perempuan yang jarang dikaji secara komprehensif dan mendalam, baik sebagai teori maupun sebagai tindakan  politik. Generasi baru yang lahir pada masa Orde baru hanya sedikit yang tahu bahwa  Sukarno telah mengeluarkan pandangan dan menyusun teorinya tentang gerakan perempuan untuk Indonesia sejak 1928. Sebaliknya, selama ini kita mengenal Sukarno tak lebih dari tabiat poliginis-nya yang bertentangan dengan politik gerakan perempuan secara umum, ketimbang gagasan majunya mengenai gerakan perempuan. Hingga boleh dikatakan pemikiran Sukarno mengenai gerakan perempuan terlipat dalam persembunyian waktu.

 

Sejalan dengan pengenyahan wacana revolusi dan sosialisme melalui penyingkiran Sukarno dan kekuatan revolusioner selama kurun pertengahan Oktober 1965 sampai dengan 11 Maret 1966, Sarinah pun terikut enyah dan makin tak dikenal. Meski pun belum dapat dibuktikan bahwa selama kurun Sukarno menjabat sebagai presiden RI, konsepsi perempuan bergerak dalam Sarinah dijadikan garis haluan negara yang menentukan arah pokok perjuangan organisasi perempuan saat itu. Kecuali tertulis dalam notulensi Kongres Kowani bahwa Sukarno pernah memberikan arahan agar dirumuskan tahapan menuju revolusi perempuan sosialis, di mana tim perumus  ini diketuai oleh Hurustiati Soebandrio. Namun, teks rumusan itu seperti apa, sampai sekarang belum dapat diketahui karena beberapa dari tim perumusnya dipenjara di tengah Tragedi 1965-1968.
Pertanyaan kita: untuk apa Sukarno menulis Sarinah? Untuk apa Sukarno  mengeluarkan daya intelektualnya untuk memikirkan persoalan perempuan dan gerakan perempuan? Saya hanya mengajukan salah satu aspek pemikirannya mengenai “evolusi dan revolusi” untuk memahami pemikirannya di  dalam Sarinah. Tentu  ada banyak    pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan untuk memahami pemikirannya, dan hal itu membuka peluang kajian yang menantang untuk perkembangan feminisme di Indonesia.

 

Gagasan yang ia tuangkan dalam Sarinah ini mempunyai kaitan dengan artikelnya menyambut “Kongres Kaum Ibu” yang terselanggara pada 22 Desember 1928. Satu kaitan itu ialah mengenai keadaan perempuan di Hindia Belanda yang terbelakang, berikut gagasan mengenai arah perjuangan perempuan sebelum dan sesudah merdeka. Tesis Sukarno ialah bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan nasional tak mungkin dicapai tanpa adanya perjuangan perempuan di dalamnya, dan sesudah kemerdekaan pun untuk penyusunan negara dan masyarakat, tetap tak dapat diwujudkan tanpa perjuangan perempuan. Maka di dalam Sarinah yang diterbitkan pada 1947, problem yang diajukan Sukarno ialah: bagaimana aktivitas perempuan perempuan seharusnya mengisi perjuangan mewujudkan Republik yang merdeka? Problem ini dilandasi oleh keadaan bahwa “soal wanita” belum pernah dipelajari secara sungguh-sungguh oleh pergerakan nasional.

 

Problem ini berpijak dari kondisi materiil saat itu, sekalipun pergerakan perempuan telah eksis dan turut dalam revolusi pembebasan nasional, namun yang bergerak masih pada lapisan borjuasi perempuan yang mengumandangkan persamaan hak (istilah Sukarno, “perjuangan sekse”). Sedangkan ranah sosial yang mencakup persoalan kerja dan relasi-relasi di dalam corak produksi kapitalis yang dihadapi tenaga kerja laki dan perempuan, belum bergaung keras. Saat itu kalangan perempuan kelas pekerja (working class) belum menjadi bagian dari “wanita bergerak” yang signifikan melawan ketidakadilan dalam kerja (industri dan pertanian) dan rumah tangga. Perempuan kelas pekerja tani juga masih diam di tengah hiruk pikuk perempuan borjuasi mengartikulasikan tuntutan persamaan hak. Kondisi ini meresahkan Sukarno, karena menurutnya, gerakan persamaan hak tidak mampu menjawab problem bagaimana mengubah struktur masyarakat jajahan ini menjadi masyarakat Indonesia yang sebenar-benarnya merdeka.

 

Kerangka Pemikiran Evolusi Unilinear

Meski diungkapkan dengan bahasa yang propagandis, pada dasarnya Sukarno menyusun sebuah teori mengenai gerakan perempuan melalui pendekatan pengalaman sejarah dan pemikiran tentang revolusi yang tumbuh di Eropa. Mengapa ia berkiblat ke Eropa untuk sebuah teori yang diperuntukkan bagi Hindia Belanda yang merupakan territorial imperialisme Eropa? Mengapa Sukarno tidak memerdekakan ketergantungan teoritik dari sana? Pertanyaan ini telah dijawab dengan sangat tegas oleh Sukarno bahwa gagasan dan pergerakan perempuan sebagai buah dari revolusi pencerahan abad 17 untuk pertama kali bangkit dari Eropa. Eropa sebagai asal-usul gagasan kapitalisme-imperialisme namun sekaligus pula memproduksi revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan gerakan perlawanan sebagai antitesa terhadap penindasan kapitalisme, teokrasi dan feodalisme borjuasi. Ilmu pengetahuan dan gerak perlawanan perempuan di sana merupakan dua tenaga pendorong bagi Sukarno yang membuat melek pengetahuan dan kesadarannya untuk dapat membaca seperti apa problem perempuan di Hindia Belanda pada masa itu dan solusi gerakannya. Memikirkan problem perempuan yang dilakukan oleh laki-laki Hindia Belanda pada awal abad 20 adalah sesuatu yang luar biasa, yang mencerminkan revolusi pemikiran dari khasanah pribumi yang cemerlang. Sekalipun pemikiran Sukarno mengandung aspek kontradiksi yang mengaburkan kecermelangan pemikirannya itu sendiri.

 

Di sini saya akan membedah dua kontradiksi pemikiran Sukarno dalam Sarinah. Pertama, tesis mengenai bentuk keluarga dan masyarakat patriarki yang tidak menindas perempuan. Kedua, tesis mengenai evolusi pergerakan perempuan dari tingkatan pertama (paguyuban koncowingking), menuju tingkatan kedua (feminisme) menuju tingkatan ketiga (sosialisme). Kontradiksi ini justru menarik untuk menjadi bahan diskusi, karena merupakan perdebatan yang belum pernah selesai baik pada ranah konseptual maupun praktik politik gerakan perempuan di seluruh dunia.

 

Tesis pertama, Sukarno menggunakan teori Lewis H, Morgan, J.J. Bachofen yang disintesakan oleh Engels, untuk memahami evolusi keterbelakangan perempuan  dalam sejarah perkembangan masyarakat. Jadi, keterbelakangan perempuan bukanlah karena kodrat alam, melainkan terbentuk dalam sejarah perkembangan cara produksi masyarakat. Di dalam Sarinah, Sukarno menjabarkan proses evolusi perubahan dari matriarki menuju patriarki. Namun, tidak berarti Sukarno menyetujui kembalinya matriarki sebagai solusi pengenyahan penindasan perempuan. Ia mengemukakan tesisnya tentang masyarakat yang merdeka dan sejahtera, yang ia sebut sosialis, ialah masyarakat yang menganut sistem keluarga patriarki. Sebab:”Kodrat menetapkan hukum keturunan lebih selamat menurut garis perbapakan (patrilineal) dimana perempuan diperisterikan oleh satu orang laki-laki saja, dan tidak lebih—sehingga orang dapat mengatakan dengan pasti siapa ibunya dan siapa bapaknya…Ada pun di dalam hukum matriarkat, orang hanya akan mengenal siapa ibunya, tetapi tidak yakin siapa ayahnya” Sampai di sini tampak kontradiksi pemikiran Sukarno, di satu pihak ia menolak bahwa penindasan perempuan merupakan kodrat alam, di lain pihak ia kembali pada solusi kodrat alam. Sukarno menolak matriarki dan menerima patriarki. Padahal patriarki bukanlah kodrat alam, yang diuraikan Engels bahwa lahirnya keluarga-ayah berasal dari adanya kepemilikan pribadi dan properti, yang kemudian menjadikan perempuan sebagai properti hak milik pribadi keluarga-ayah. Persisnya, penindasan atau subordinasi perempuan jsutru terjadi ketika lahir keluarga-ayah yang disebut patriarki.

 

Tetapi apakah berarti solusinya adalah matriarki? Perdebatan ini memang tidak pernah paripurna sampai dewasa ini, tetapi Sukarno mengusulkan system patriarki yang membebaskan perempuan dari penindasan. Tidak jelas seperti apa wujudnya. Katanya:”Saya penganut patriarkhat tetapi hendaklah satu patriarkhat yang adil, yang tidak menindas kepada perempuan, satu patriarkhat yang tidak meng-ekses kepada kezaliman laki-laki di atas kaum perempuan”, namun sekali lagi bahwa gagasannya ini, “sistem patriarki yang tidak menindas perempuan” mengandung kontradiksi di dalam pembagian kerja secara seksual (keluarga, masyarakat, negara) yang mempertentangkan dualisme produksi dan reproduksi.

 

Tesis kedua mengenai gerakan perempuan dirumuskan Sukarno berdasarkan teori evolusi, bahwa gerakan perempuan berkembang dalam tahapan sejarah. Dasarnya adalah pengalaman empirik tumbuhnya pemikiran dan gerakan perempuan di Eropa selama abad  17-20. Dimulai dari (1) paguyuban ibu-ibu borjuasi untuk menjadi perempuan yang sempurna sebagai pendamping suami, lalu meningkat kepada (2) gerakan feminisme yang ujudnya ialah memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki di ranah kerja dan hak pemilihan (suffragette), dan puncaknya ialah (3) pergerakan sosialisme di mana laki-laki dan perempuan berjuang bahu membahu untuk mendatangkan masyarakat sosialistis, sehingga keduanya sama-sama merdeka dan sejahtera.

 

Apabila kita pahami cara berpikir Sukarno itu, arah pergerakan seperti dapat diarahkan sejalur dengan evolusi manusia, dari yang sederhana bertahap-tahap meningkat menuju sempurna. Pembabakan ini semirip dengan gerak perkembangan masyarakat dari feodal menuju kapitalis menuju sosialis, yang disebut evolusi unilinier. Demikian pula dengan pergerakan perempuan, ia asumsikan akan bergerak unilinear dan berpuncak pada revolusi sosialis.

 

Untuk pengalaman Eropa abad 18-20, analisa evolutif ini nyaris sempurna dapat memperhubungakan pertumbuhan gerakan perempuan di Eropa dan AS sebagai sebuah kesatuan proses evolusi pemikiran dan tindakan yang utuh. Sukarno menggambarkan gerakan feminis yang memproduksi dan dapat memanfaatkan revolusi kemerdekaan di Prancis dan AS (abad 18), dan seperti berlanjut dengan pertumbuhan gerakan perempuan sosialis di Jerman, Inggris dan Rusia pada awal abad 20 yang membuahkan reformasi atau revolusi sosialis.

 

Cara pandang Sukarno bahwa gerakan perempuan bergerak secara linier dan evolutif mengandung kontradiksi dengan pemikirannya sendiri bahwa perkembangan dari tingkat pertama (paguyuban koncowingking) a-historis dengan tumbuhnya gerakan tingkat kedua (feminisme) dan a-historis dengan bangkitnya gerakan tingkat ketiga (sosialis). Tahap evolusi yang digambarkan Sukarno antara gerakan tingkatan pertama, tingkatan kedua dan tingkatan ketiga, berlangsung a-historis jika dikaitkan dengan asal-usul kelas aktor-aktor pendukungnya. Gerakan pada tingkatan kedua (gerakan feminis) tidak mungkin menjadi basis material gerakan tingkat ketiga (sosialis). Pemikiran ini kontradiktif dengan konsepsinya mengenai tingkatan-tingkatan gerakan yang berlangsung evolutif. Asumsi evolutif adalah berkelanjutan. Sekalipun dalam evolusi itu terdapat kontradiksi antara perempuan borjuasi dan perempuan kelas pekerja (working class). Lagipula, bahkan dalam pengalaman sejarah gerakan sosialis di di Jerman dan Rusia, yang mendorong bangkitnya gerakan perempuan sosialis kenyataannya adalah para feminis. Atau seperti Clara Zetkin dan Aleksandra Kollontay, mereka memadukan pemikiran feminisme mengenai persamaan hak ke dalam pemikiran sosialisme. Dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa gerak evolusi tidak selalu unilinear.

 

Sumber:

Engels, Friedrich, Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara edisi terjemahan (Jakarta: diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2002)

Reed, Evelyn, Evolusi Perempuan dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal edisi terjemahan (Jakarta: diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2011).

Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1978)

Sukarno, Sarinah, Bandung. Penerbit Syabas Books, 2012

 

About the author

Ruth Indiah Rahayu

Aktivis perempuan dan peneliti feminis di Institut Kajian Krisis & Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena). Peneliti lepas di beberapa lembaga penelitian.

Saat ini, Ruth juga aktif sebagai Ketua Departemen Pendidikan Komite Pusat Partai Rakyat Pekerja (PRP). Ruth memperoleh magister filsafat dari STF Driyarkara, Jakarta.

Add Comment

Click here to post a comment